"Sepenggal hati mungkin tak bisa bercerita, tapi sepotong cerita bisa membuat hati bicara" - Andre OPA ********* "Music is everybody’s possession. It’s only publishers who think that people own it.” - John Lennon

Senin, 10 September 2012

Apakah Anda Merasa Bebas Berpendapat di Media Sosial?

Sumber  www.salingsilang.com
Oleh: Rahadian P.Paramita
 

Kebebasan berpendapat di internet Media sosial memberi kesempatan seluas-luasnya pada siapapun untuk berpendapat. Lewat kicauan di Twitter, status di Facebook, ataupun video di Youtube misalnya, pengguna bebas menyatakan apa saja.

Tetapi jangan lupa, ancaman hukum terhadap aktivitas di internet tetap ada. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 Ayat (1) juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. 

UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Sementara dalam KUHP, khususnya Pasal 310 Ayat (1), juga diatur masalah pencemaran nama baik.

Kasus hukum terkait penggunaan internet yang paling populer adalah Kasus Prita Mulyasari. Prita Mulyasari didakwa dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik lewat dunia maya. Kasus ini melahirkan gerakan Koin Keadilan yang tersebar luas melalui internet.
Berawal dari rasa kecewa Prita atas pelayanan RS Omni Internasional Tangerang, ditulislah email ke teman-temannya yang kemudian tersebar melalui mailing list, hingga akhirnya terbaca oleh pihak RS Omni. Penyelesaian yang ditempuh dari pihak Omni adalah memperkarakan Prita dengan aduan pencemaran nama baik. Prita Mulyasari dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) yang lengkapnya berbunyi:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Prita, kini menunggu hasil pengajuan peninjauan ulang kasus pidananya, yang oleh Mahkamah Agung (MA) telah dinyatakan bahwa ia bersalah. Sebelumnya, dalam tuntutan perdata, MA justru memenangkan Prita, dan menyatakannya bebas dari tuntutan.

Apakah ancaman hukum terhadap kegiatan di internet terhenti di sini? Tidak juga. Beberapa kasus lain serupa sempat mencuat di media massa. Berikut ringkasan dari dua kasus di antaranya.

Tulis kasus korupsi di blog, dituduh mencemarkan nama baik
Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar juga sempat dipolisikan karena dianggap mencemarkan nama baik SMA 70 Jakarta lewat tulisan di blognya. Musni, mantan Ketua Komite Sekolah SMA 70, mengaku hanya ingin membongkar dugaan korupsi di SMA elite itu melalui blognya, musniumar.wordpress.com.

Tulisan Musni di dalam blognya berjudul "Teladani Kejujuran Rasulullah SAW dalam Memimpin Sekolah" dengan studi kasus SMA Negeri 70 Jakarta. Musni pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Juni 2011 dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

"Semua sikap saya ini untuk membenahi hal yang tidak benar. Mungkin saja saya akan ditahan, tapi itu risiko," kata Musni seperti yang dikutip Kompas.com, Kamis (5/7/2012). Detil kasusnya bisa juga dilihat di Detik.com.

Laporkan kasus perkosaan  lewat e-Mail, dituduh mencemarkan nama baik
Mantan dokter kandungan Rumah Sakit Tangerang, Ira Simatupang, harus berurusan dengan hukum gara-gara menyebarkan email kasus pelecehan seksual dan percobaan pemerkosaan atas dirinya. Kasus ini menjeratnya dengan pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman 6 tahun penjara menantinya.

Kasus hukum yang membelitnya berawal pada tahun 2008, saat ia mengirim email kepada sejumlah pimpinan RSUD Tangerang dan sejumlah instansi kesehatan. Dalam emailnya ia mengisahkan upaya pemerkosaan yang dilakukan seorang dokter senior di RSUD Tangerang berinisial JT terhadap dirinya di sebuah hotel pada tahun 2006.

Menurut berita di Indosiar.com, ia mengaku mengirim email karena saat melaporkan percobaan pemerkosaannya, kepolisian mengatakan laporannya lemah dan tidak cukup bukti. Email yang dikirimkannya ke sejumlah pimpinan RSUD Tangerang pada tahun 2010 membuat dokter Bambang Gunawan, atasannya saat bekerja di RSUD Tangerang, melaporkan Ira ke polisi, atas tuduhan pencemaran nama baik. Hingga kini kasusnya bergulir di pengadilan.

Nama Bambang Gunawan dikaitkan karena Ira pernah mengirim email kepada Sherly, istri Bambang Gunawan. Email itu dikirim karena Bambang adalah atasan langsungnya, tetapi dianggap tidak membantu. Ira sendiri mengaku bingung mengapa justru Bambang yang bereaksi dan menggugat dirinya. Padahal, urusannya dengan RSU Tangerang dan JT.

Kasus demi kasus yang terpantau di media massa, belum lagi kasus lain yang mungkin tak terliput, menjadi ancaman sekaligus peringatan bagi pelaku media sosial di Indonesia. Meskipun demikian, pernyataan terhadap Internet Freedomhak asasi manusia dan salah satu bagiannya adalah kebebasan dalam berekspresi. telah dideklarasikan, yang mana menyebutkan kebebasan berinternet adalah

Tetapi peraturan dan perundang-undangan di setiap negara bisa ditafsirkan berbeda, terutama dalam kasus pencemaran nama baik. Di Indonesia pasal ini masih aktif, padahal di beberapa negara sudah mulai diminimalisir. Masihkah kita merasa bebas bersuara di media sosial?

Foto: isaintel.com
by Facebook Comment

Create your own banner at mybannermaker.com!