"Sepenggal hati mungkin tak bisa bercerita, tapi sepotong cerita bisa membuat hati bicara" - Andre OPA ********* "Music is everybody’s possession. It’s only publishers who think that people own it.” - John Lennon

Senin, 17 Oktober 2016

Masih Pungli? Presiden Jokowi Mengawasi

 

SOLO – Ini bukan gertak sambal. Bukan juga obrolan di kedai kopi. Ini statemen langsung Presiden Joko Widodo, tentang komitmennya memberantas pungutan liar alias pungli di semua bentuk pelayanan masyarakat. Karena itu, please deh, hentikan apapun juga yang bernama pungli. Stop sudah. Peringatan presiden kali ini jangan dipandang remeh.

Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan dalam acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Lapangan Kota Barat, Kota Surakarta, pada Minggu, 16 Oktober 2016. "Sekarang yang namanya pungli hati-hati, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan SIM, tidak hanya urusan KTP, yang namanya urusan untuk izin-izin semuanya akan saya awasi. Saya akan awasi," tegas Presiden.

Keluhan di media sosial masih sering ditemukan. Seperti pelayanan Imigrasi, Bea Cukai, SIM, KTP dan lainnya. Terutama pelayanan terhadap wisman dari Tiongkok yang paling banyak berkeluh kesah. Tidak semua bentuk pungli itu juga mudah dibuktikan, seperti Imigrasi, tidak mungkin memotret oknum pelaku karena di ruang antre itu dilarang memotret. Diharapkan, statemen presiden itu menjadi momentum bagi semuanya untuk tidak “bermain api” dengan pungutan liar.

Bisa jadi, kerugian dari pungli itu tidak lebih besar dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Orang sering menyebut “recehan”, tetapi budaya pungli itulah yang merusak kepercayaan publik pada iklim birokrasi Indonesia. Karena itu, Presiden memastikan bahwa dirinya akan tetap memberantasnya. Menurutnya, pungli itu sekecil apapun menjangkitkan budaya kerja yang tidak sehat dan berpotensi membiakkan praktik korupsi.

"Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya 500 ribu atau satu juta, urusan sepuluh ribu pun akan saya urus. Kecil-kecil tapi meresahkan, kecil-kecil tapi menjengkelkan. Kita harus membangun sebuah budaya yang baik, budaya kerja yang cepat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada jajarannya agar di kemudian hari acara penyerahan sertifikat serupa ini jangan hanya bersifat seremonial belaka, tetapi harus benar-benar langsung diserahkan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang hadir untuk menunjukkan sertifikat yang telah diterimanya.

"Saya ingin memastikan semuanya masyarakat pegang yang namanya sertifikat seperti ini. Sekarang saya minta semuanya diangkat. Benar-benar pegang tidak?" tanya Presiden kepada hadirin.

Dalam acara penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat Surakarta tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah memberikan sertifikat tanah kepada 3.515 warga yang tinggal di 15 kabupaten yang ada di Kota Surakarta. Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan 60 juta penerbitan sertifikat di seluruh Indonesia, dengan target lima juta sertifikat pada tahun 2017.

"Kurang lebih 60-an juta sertifikat yang harus diselesaikan Kementerian BPN. Saya sudah perintahkan, saya kalau bekerja pasti dengan target, tahun depan harus selesai lima juta sertifikat di seluruh Indonesia," ujar Presiden.

Mengakhiri pengarahannya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada warga yang pada hari itu diberikan sertifikat tanah agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.

"Sertifikat ini dijaga yang baik, diberi plastik, disimpan yang baik. Saya ulangi lagi, jangan dijual kalau betul-betul sangat tidak diperlukan, apalagi dijual untuk hal yang konsumtif," tutupnya.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.(*)
by Facebook Comment

Create your own banner at mybannermaker.com!